Menjelang peringatan hari jadi pertamanya pada 27 Februari 2026, Gerakan Rakyat menegaskan komitmen untuk memperkuat fondasi organisasi dan mempercepat proses administratif agar mendapatkan legalitas resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Upaya ini menjadi bukti nyata keseriusan organisasi dalam membangun struktur yang solid, transparan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
Ketua Tim Administrasi Gerakan Rakyat, Reni Shintalia, memaparkan perkembangan terbaru mengenai pembentukan struktur organisasi. Hingga 20 Februari 2026, jaringan Gerakan Rakyat telah terbentuk di 38 provinsi dan 458 kabupaten/kota, menandakan pertumbuhan organisasi yang pesat dan konsisten sejak awal berdirinya.
“Pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, namun kami tetap menyadari bahwa masih ada wilayah yang memerlukan percepatan agar struktur organisasi kami lengkap dan memenuhi persyaratan hukum,” jelas Reni dalam konferensi pers di Sekretariat DPP Gerakan Rakyat, Ampera, Jakarta Selatan.
Secara total, struktur Gerakan Rakyat telah menjangkau 1.983 kecamatan, meskipun masih terdapat beberapa hambatan administratif, khususnya di wilayah Timur Indonesia. Wilayah yang menjadi fokus percepatan antara lain Kalimantan Timur dengan satu SK dan Maluku dengan satu SK. Tim administrasi kini memprioritaskan koordinasi dan pendampingan agar seluruh dokumen legalitas dapat segera lengkap dan sah.
Selain memperkuat struktur organisasi, Gerakan Rakyat juga aktif menyelesaikan seluruh instrumen legalitas lain sesuai regulasi yang berlaku. Proses ini mencakup pengurusan administrasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tingkat DPW dan DPD, serta koordinasi dengan Kantor Wilayah Hukum di setiap provinsi. Semua langkah dijalankan secara sistematis, transparan, dan sesuai prosedur hukum agar organisasi memiliki landasan hukum yang kuat.
Reni menegaskan bahwa dukungan masyarakat sangat penting dalam percepatan legalitas ini. “Beberapa kendala memang muncul, tetapi dengan kerja yang konsisten sesuai aturan, semuanya bisa diselesaikan. Kami mengajak masyarakat untuk memberikan doa dan partisipasi agar Gerakan Rakyat dapat memenuhi persyaratan Kemenkumham secepatnya,” ujarnya.
Keberhasilan membangun struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa Gerakan Rakyat bukan sekadar organisasi baru, melainkan organisasi yang bergerak cepat, memiliki visi jangka panjang, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pondasi yang kuat ini menjadi modal penting untuk langkah strategis berikutnya, termasuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan jaringan hingga tingkat desa.
Percepatan legalitas bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga simbol profesionalisme dan kredibilitas organisasi. Dengan legalitas resmi dari Kemenkumham, Gerakan Rakyat dapat menjalankan program-programnya secara efektif, transparan, dan dapat dipercaya oleh publik.
Selain itu, Gerakan Rakyat terus melakukan evaluasi dan pemetaan wilayah yang memerlukan pendampingan tambahan. Tim administrasi bekerja sama dengan DPW dan DPD setempat untuk memastikan dokumen lengkap, SK sah, dan koordinasi lintas wilayah berjalan lancar. Pendekatan ini memastikan organisasi mampu beroperasi optimal, termasuk di wilayah geografis yang menantang seperti Kalimantan Timur, Maluku, dan daerah terpencil lainnya.
Gerakan Rakyat menekankan fokus pada tiga hal utama: memperkuat struktur organisasi, mempercepat legalitas Kemenkumham, dan membangun partisipasi masyarakat. Kombinasi ini diyakini akan memperkuat posisi organisasi sebagai wadah aspirasi rakyat yang nyata, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
Dengan pencapaian yang sudah ada dan semangat akselerasi yang tinggi, Gerakan Rakyat optimistis dapat memenuhi seluruh persyaratan hukum dan memperoleh legalitas resmi dari Kemenkumham dalam waktu dekat. Hal ini membuktikan bahwa organisasi tidak hanya berkembang pesat secara kuantitas struktur, tetapi juga matang dalam tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.
Mari dukung Gerakan Rakyat dalam perjalanan menuju legalitas resmi Kemenkumham. Partisipasi masyarakat, baik melalui doa maupun keterlibatan aktif, menjadi energi penting agar organisasi terus berkembang, membangun struktur yang kokoh, dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Dengan fondasi yang kuat, legalitas yang sah, dan komitmen yang jelas, Gerakan Rakyat siap menjadi wadah aspirasi rakyat yang profesional, terpercaya, dan berdampak luas di seluruh tanah air.