Kuningan, 15 Februari – Keseriusan membangun organisasi yang disiplin, sah secara hukum, dan berdampak nyata kembali ditegaskan dalam rapat konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Kabupaten Kuningan. Agenda ini menjadi momentum penting untuk merapikan barisan, mempercepat penyelesaian administrasi, sekaligus memastikan seluruh pengurus benar-benar siap menjalankan amanah organisasi secara profesional.
Ketua DPD, H. Edi Sunaedi, menegaskan bahwa organisasi tidak akan tumbuh hanya dengan semangat tanpa sistem yang rapi. Dibutuhkan kesamaan visi, ketegasan komitmen, dan kerja kolektif yang konsisten. Ia mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat soliditas internal dan menanamkan kesadaran bahwa menjadi pengurus berarti siap bekerja, bukan sekadar memegang jabatan.
Menurutnya, setiap nama dalam struktur harus mencerminkan kesiapan untuk terlibat aktif. Organisasi yang ingin berkembang harus ditopang oleh pengurus yang hadir, bergerak, dan bertanggung jawab. Karena itu, rapat konsolidasi ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan ruang untuk memastikan kesiapan mental dan organisatoris seluruh kader.
Selain penguatan internal, percepatan legalitas menjadi prioritas utama. Proses administrasi yang sedang berjalan di Kementerian Hukum dan HAM harus segera dituntaskan agar Gerakan Rakyat memiliki legitimasi formal yang kuat. Legalitas adalah fondasi yang menjamin setiap aktivitas organisasi berjalan dalam koridor hukum yang jelas dan diakui negara.
Beberapa persyaratan administratif masih dalam tahap penyelesaian, termasuk penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta izin domisili sekretariat di sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Ketua DPD menegaskan bahwa seluruh pengurus harus berperan aktif membantu percepatan proses tersebut agar organisasi dapat bergerak lebih luas tanpa hambatan administratif.
Langkah konkret ditunjukkan oleh Ketua DPC Ciawigebang, H. Iik, yang menyediakan rumah pribadinya sebagai sekretariat sementara. Tindakan ini menjadi simbol komitmen nyata dalam membangun infrastruktur organisasi dari tingkat bawah. Ia juga menegaskan kesiapan mempercepat rekrutmen anggota dan memperluas sosialisasi kepartaian di wilayahnya.
Rekrutmen kader dinilai sebagai strategi penting untuk memperkuat basis organisasi. Semakin banyak anggota yang aktif, semakin besar daya dorong partai dalam menjalankan program politik dan sosial. Gerakan Rakyat ingin memastikan bahwa keberadaannya dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya terlihat dalam struktur formal.
Ustad Yogi menyampaikan komitmennya untuk terlibat aktif dalam setiap agenda partai. Ia menegaskan bahwa loyalitas terhadap organisasi harus diwujudkan melalui partisipasi nyata dalam kegiatan internal maupun kemasyarakatan. Kader yang aktif dan konsisten menjadi kunci keberlanjutan gerakan.
Sementara itu, Agus Suryo menekankan pentingnya profesionalisme dan ketertiban administrasi sebelum organisasi memperluas langkah. Ia mendorong optimalisasi fungsi setiap bidang, pelengkapan sarana kesekretariatan, serta percepatan penyelesaian dokumen legal. Organisasi yang tertib dan sistematis akan lebih mudah membangun kepercayaan publik.
Ia juga mengusulkan agenda “bedah AD/ART” guna memperdalam pemahaman pengurus terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dengan memahami aturan organisasi secara komprehensif, setiap kebijakan dan program dapat dijalankan sesuai kewenangan, sehingga meminimalkan potensi kesalahan prosedural.
Yadi menambahkan bahwa legalitas badan sosial partai perlu diperjelas agar kegiatan kemasyarakatan memiliki dasar hukum yang kuat. Ia mendorong agar Gerakan Rakyat tidak hanya fokus pada aktivitas politik, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat melalui program-program terstruktur dan berkelanjutan.
Dewan Penasehat H. Ali mengingatkan seluruh pengurus untuk menjalankan amanah sesuai AD/ART dengan penuh kesungguhan. Ia juga mendorong percepatan rekrutmen anggota di berbagai tingkatan agar struktur organisasi semakin kokoh dan representatif. Kekuatan partai, menurutnya, terletak pada jaringan kader yang luas serta komitmen yang terjaga.
Rapat konsolidasi menyimpulkan bahwa struktur kepengurusan DPD telah terbentuk lengkap dan kini memasuki tahap penyempurnaan administratif. Dalam waktu dekat, DPD akan mengusulkan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi beserta atribut kepartaian sebagai identitas kelembagaan yang sah dan terstandar.
Seluruh bidang diwajibkan menyusun program kerja yang jelas dan terukur dengan mengacu pada AD/ART. Agenda pendalaman aturan organisasi akan segera dilaksanakan guna memastikan setiap pengurus memahami peran dan tanggung jawabnya secara menyeluruh.
Melalui konsolidasi ini, DPD Gerakan Rakyat di Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya untuk menjadi organisasi yang solid, tertib administrasi, serta taat hukum. Dengan legalitas yang kuat dan semangat kebersamaan yang terus dijaga, Gerakan Rakyat optimistis mampu menjalankan peran politik dan sosial secara profesional, terarah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.