Oleh: Sahrin Hamid, Ketua Umum Gerakan Rakyat
Perjalanan ke Merauke bukan hanya perpindahan geografis dari barat ke timur Indonesia. Ia adalah perjalanan kesadaran tentang bagaimana sebuah bangsa seharusnya memperlakukan wilayah terdepannya. Dari Jakarta kami berangkat pada 11 Februari 2026 malam, menempuh jarak ribuan kilometer dengan transit di Jayapura sebelum akhirnya tiba di Merauke pada pagi hari. Di sanalah terasa dengan jelas bahwa Indonesia berdiri kokoh bukan hanya di pusat, tetapi juga di tapal batasnya.
Merauke bukan wilayah pinggiran. Ia adalah garis terdepan kedaulatan. Jika kita berbicara tentang harga diri bangsa, maka perbatasan adalah cerminnya. Cara negara memperlakukan masyarakat di wilayah ini akan menentukan seberapa kuat fondasi persatuan kita.
Setibanya di Merauke, kami disambut oleh jajaran Gerakan Rakyat Papua Selatan dengan semangat yang tulus. Sambutan itu mencerminkan harapan bahwa perubahan yang lebih adil dapat diwujudkan melalui kerja bersama. Kami langsung menuju Pasar Merauke untuk melihat secara langsung dinamika ekonomi rakyat.
Di pasar tersebut, mama-mama Papua menjadi simbol kekuatan ekonomi keluarga. Mereka menjajakan hasil bumi dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Dari buah-buahan hingga kebutuhan pokok, semuanya dijual untuk menopang kehidupan sehari-hari. Kami berbelanja dari beberapa pedagang sebagai bentuk dukungan terhadap perputaran ekonomi lokal. Ekonomi rakyat seperti inilah yang harus diperkuat melalui kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.
Namun pasar juga menghadirkan realitas lain. Sejumlah anak muda dan pekerja parkir menyampaikan aspirasi tentang akses kerja yang dirasa belum sepenuhnya adil. Kami berdialog dengan mereka secara terbuka. Yang mereka minta bukan bantuan sesaat, melainkan kesempatan yang setara untuk bekerja dengan layak.
Ini adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan. Potensi generasi muda Papua sangat besar, tetapi ruang ekonomi belum sepenuhnya memberi tempat bagi mereka. Lapangan kerja harus diperluas, pelatihan keterampilan ditingkatkan, dan kebijakan ekonomi diarahkan untuk memberdayakan masyarakat lokal. Tanpa langkah nyata, ketimpangan akan terus menjadi persoalan laten di wilayah perbatasan.
Perjalanan kami berlanjut ke kampung nelayan di pesisir. Di sana, para nelayan bekerja memperbaiki perahu dan mempersiapkan diri melaut. Laut adalah sumber kehidupan, namun juga menyimpan risiko. Dukungan fasilitas, akses permodalan, dan penguatan sektor perikanan menjadi kebutuhan mendesak. Jika sektor ini dikelola dengan serius, ia dapat menjadi tulang punggung ekonomi Merauke sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sebuah gubuk sederhana, kami bertemu anak-anak kecil yang berkumpul dengan rasa ingin tahu yang besar. Kami membagikan buku dan alat tulis, serta menyampaikan pesan penting bahwa pendidikan adalah kunci perubahan. Anak-anak Merauke harus memiliki akses pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Tanpa pendidikan yang berkualitas, kesenjangan sosial akan terus berulang dari generasi ke generasi.
Kami juga mengunjungi Kampung Payung, wilayah pesisir yang warganya secara mandiri menanam mangrove untuk melindungi pantai dari abrasi. Kesadaran ekologis mereka menunjukkan bahwa masyarakat memiliki komitmen kuat menjaga lingkungan. Tanpa menunggu program besar, mereka bergerak dengan kemampuan sendiri.
Kami membeli 200 bibit mangrove dan menanamnya bersama warga. Aksi ini menjadi simbol bahwa pembangunan harus sejalan dengan pelestarian lingkungan. Keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari keadilan ekologis. Jika alam rusak, rakyat kecil yang pertama merasakan dampaknya. Karena itu, pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi prinsip utama di wilayah perbatasan.
Namun di balik semangat tersebut, masih ada persoalan mendasar yang harus segera ditangani. Sebagian rumah warga belum layak huni. Akses pendidikan dan fasilitas umum masih terbatas. Harapan akan hadirnya sekolah rakyat mencerminkan kebutuhan nyata yang harus direspons cepat. Pembangunan tidak boleh berhenti pada simbol atau seremoni, tetapi harus menyentuh kualitas hidup masyarakat secara langsung.
Ketika kami berdiri di KM 0 Merauke, refleksi itu semakin menguat. Titik ini bukan sekadar penanda geografis, tetapi simbol bahwa Indonesia dimulai dari sini. Jika wilayah terdepan tertinggal, maka kekuatan nasional ikut tergerus. Perbatasan harus dipandang sebagai kawasan strategis yang menentukan wibawa dan ketahanan bangsa.
Paradigma pembangunan perlu diubah secara mendasar. Wilayah perbatasan tidak boleh lagi diposisikan sebagai pelengkap. Ia harus menjadi prioritas dalam kebijakan nasional, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun perumahan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat. Apakah pemuda mendapatkan pekerjaan? Apakah anak-anak memperoleh pendidikan yang layak? Apakah keluarga memiliki hunian yang aman? Apakah lingkungan tetap terjaga? Pertanyaan-pertanyaan ini harus menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan.
Malam harinya, kami berdiskusi dengan jajaran Gerakan Rakyat Papua Selatan untuk merumuskan langkah advokasi ke depan. Perjuangan ini tidak boleh berhenti pada kunjungan. Ia harus berlanjut dalam kerja nyata dan pengawalan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Pesan dari Merauke jelas dan tegas: tidak boleh ada wilayah perbatasan yang diperlakukan sebagai daerah kelas dua. Tidak boleh ada rakyat yang merasa dilupakan. Kedaulatan sejati bukan hanya tentang menjaga batas wilayah, tetapi memastikan rakyat yang tinggal di dalamnya hidup sejahtera dan bermartabat.
Indonesia akan kokoh jika garis terdepannya kokoh. Indonesia akan dihormati jika masyarakat perbatasannya sejahtera. Karena itu, memperkuat Merauke dan wilayah terluar lainnya adalah langkah strategis untuk menjaga masa depan bangsa.
Kini saatnya membangun perbatasan dengan kesungguhan, bukan sekadar wacana. Saatnya negara hadir sepenuhnya, dari pusat hingga tapal batas. Dari Merauke, kita diingatkan bahwa Indonesia yang adil dan kuat hanya dapat terwujud ketika seluruh wilayahnya diperlakukan setara dan bermartabat.